Jakarta — Di tengah sorotan tajam masyarakat terhadap maraknya kriminalitas, peredaran narkoba, hingga meningkatnya kasus kekerasan jalanan, Polri akhirnya melakukan rotasi besar-besaran terhadap 108 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) pada Mei 2026. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa institusi kepolisian sedang melakukan evaluasi serius terhadap kinerja aparat dan stabilitas keamanan di berbagai daerah.
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026 tanggal 7 Mei 2026. Pergantian menyasar pejabat strategis Mabes Polri hingga sembilan Kapolda di wilayah penting Indonesia.
Publik menilai mutasi ini bukan sekadar pergantian jabatan rutin, melainkan bentuk “warning keras” dari pimpinan Polri agar seluruh jajaran bergerak lebih cepat menghadapi tantangan keamanan yang semakin brutal dan kompleks.
Beberapa daerah yang mengalami pergantian Kapolda selama ini menjadi perhatian masyarakat terkait penanganan gangguan kamtibmas, aksi kriminal bersenjata, narkotika, hingga keresahan sosial yang terus berkembang. Pergantian tersebut diharapkan menjadi momentum lahirnya kepemimpinan yang lebih tegas, cepat bertindak, dan mampu mengembalikan rasa aman masyarakat.
Nama-nama pejabat yang bergeser antara lain Kapolda Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara. Sementara di Mabes Polri, Komjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si dipercaya mengemban jabatan strategis sebagai Kalemdiklat Polri.
Tak hanya itu, mutasi juga menyentuh jabatan Kapolres Metro dan kota besar. Langkah tersebut dinilai penting karena wilayah perkotaan kini menjadi titik rawan berbagai tindak kriminal modern, mulai dari curanmor bersenjata, begal, narkoba, hingga kejahatan digital.
Dalam mutasi kali ini:
– 16 personel promosi menjadi Irjen Pol,
– 43 personel naik pangkat Brigjen Pol,
dan 16 personel promosi menjadi Kombes Pol.
Kadivhumas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyebut mutasi merupakan bagian dari pembinaan karier dan penguatan organisasi agar Polri semakin profesional dan adaptif menghadapi tantangan zaman.
Namun di balik bahasa formal institusi, publik membaca pesan yang lebih tegas: Polri tidak ingin kecolongan menghadapi situasi keamanan yang semakin dinamis dan tekanan masyarakat yang terus menuntut perubahan nyata.
Belakangan ini, masyarakat di berbagai daerah menyoroti maraknya aksi kriminal jalanan yang dinilai semakin nekat, bahkan melibatkan senjata api. Kasus polisi gugur saat bertugas, peredaran sabu lintas jaringan, hingga kejahatan terhadap perempuan dan anak menjadi tamparan keras bagi aparat penegak hukum.
Karena itu, pergantian pejabat bukan hanya soal serah terima jabatan, tetapi pertaruhan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Masyarakat kini menunggu apakah para pejabat baru mampu menghadirkan perubahan nyata, atau justru rotasi ini kembali menjadi agenda rutin tanpa dampak signifikan di lapangan.
Satu hal yang pasti, di tengah situasi keamanan yang semakin menantang, publik tidak lagi hanya membutuhkan slogan. Masyarakat menuntut aksi cepat, ketegasan hukum, dan kehadiran polisi yang benar-benar mampu membuat rakyat merasa aman.(*),
