Metro — Minggu 09 Agustus 2026 Nasib 29 guru honorer di Kota Metro, Lampung, yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri mendidik dan membimbing peserta didik kini menjadi perhatian publik. Setelah dirumahkan, para guru tersebut menghadapi ketidakpastian mengenai keberlanjutan aktivitas dan pengabdiannya di dunia pendidikan.
Persoalan ini tidak semata-mata berbicara mengenai pekerjaan dan penghasilan. Di balik keberadaan para guru honorer tersebut terdapat perjalanan panjang pengabdian, tenaga, waktu, serta dedikasi dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa.
Guru yang selama bertahun-tahun berdiri di depan kelas, mengajarkan ilmu, membentuk karakter dan mendampingi peserta didik, kini justru harus mempertanyakan kembali masa depan pengabdiannya.
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Ketua IPLI Metro, Herman TR,.,SH, bersama Direktur Operasional BLCW, Into Indrady,ST.MM yang mendorong agar persoalan 29 guru honorer tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut.
Keduanya mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk membuka ruang dialog dan mencari solusi yang manusiawi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut mereka, pemerintah harus hadir ketika masyarakat yang telah memberikan pengabdian membutuhkan kepastian.
Pengabdian Guru Tidak Boleh Dipandang Sebelah Mata
Persoalan 29 guru honorer tersebut memiliki dimensi sosial yang cukup besar. Mereka bukan hanya individu yang kehilangan aktivitas pekerjaan, tetapi juga memiliki keluarga dan tanggung jawab kehidupan yang harus dipenuhi.
Bertahun-tahun mengabdi dengan keterbatasan bukanlah sesuatu yang mudah. Karena itu, kebijakan terhadap tenaga pendidik perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan, masa pengabdian, kebutuhan pendidikan, serta keberlangsungan kehidupan para guru dan keluarganya.
Guru sering disebut sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”, bukan karena mereka tidak membutuhkan penghargaan, tetapi karena banyak di antara mereka mengabdikan diri jauh sebelum mendapatkan kepastian kesejahteraan.
Ketika seorang guru telah memberikan sebagian besar waktunya untuk mendidik anak bangsa, sudah semestinya pengabdian tersebut mendapatkan penghargaan dan perhatian yang layak.
Pemerintah Pusat Didorong Turun Tangan
IPLI Metro dan Into Indrady juga mendorong pemerintah pusat agar melihat persoalan ini secara lebih luas. Pemerintah pusat dinilai perlu memastikan adanya kebijakan yang memberikan ruang penyelesaian bagi guru honorer yang telah lama mengabdi tetapi kini menghadapi ketidakpastian.
Pemerintah daerah juga diharapkan tidak hanya melihat persoalan dari sisi administratif, tetapi turut mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan yang muncul setelah para guru tersebut dirumahkan.
Solusi yang diharapkan bukan sekadar mempertahankan status, tetapi bagaimana para guru tersebut tetap dapat beraktivitas, mengajar, dan memberikan kontribusi sesuai dengan kompetensi serta ketentuan yang berlaku.
Dalam Perspektif Agama, Ilmu dan Pengabdian Harus Dihormati
Dari perspektif agama, khususnya nilai-nilai Islam, orang yang mengajarkan ilmu dan memberikan manfaat kepada orang lain memiliki kedudukan yang mulia. Pendidikan bukan sekadar aktivitas pekerjaan, melainkan bagian dari amal yang memberikan manfaat kepada generasi berikutnya.
Karena itu, persoalan para guru honorer tersebut hendaknya diselesaikan dengan mengedepankan keadilan, musyawarah, kemaslahatan, dan penghargaan terhadap pengabdian.
Jangan sampai guru yang selama bertahun-tahun mengajarkan ilmu kepada peserta didik justru merasa tidak lagi dipikirkan ketika menghadapi persoalan kehidupan.
Kepastian Hukum dan Kebijakan Harus Jelas
Dari sisi hukum, persoalan ini perlu dilihat secara hati-hati berdasarkan status kepegawaian masing-masing guru, dasar kebijakan yang menyebabkan mereka dirumahkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur guru, tenaga pendidik, dan tenaga non-ASN.
Karena itu, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang transparan kepada para guru maupun masyarakat mengenai dasar kebijakan tersebut dan langkah penyelesaian yang akan ditempuh.
Herman dan Into Indrady mendorong agar pemerintah membuka ruang komunikasi dengan para guru sehingga persoalan tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.
Mereka berharap ada solusi konkret yang tetap menghormati kewenangan pemerintah, tetapi pada saat yang sama tidak mengabaikan sisi kemanusiaan dan pengabdian para pendidik.
Jangan Biarkan Pengabdian Berakhir dalam Ketidakpastian
Persoalan 29 guru honorer Metro pada akhirnya bukan hanya tentang 29 orang. Ini menjadi refleksi mengenai bagaimana negara menghargai orang-orang yang selama bertahun-tahun ikut mengambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pendidikan membutuhkan guru. Guru membutuhkan kepastian. Dan pengabdian membutuhkan penghargaan.
Karena itu, pemerintah diharapkan hadir bukan hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang mampu mendengarkan, berdialog, dan mencari jalan keluar.
Pahlawan tanpa tanda jasa tidak seharusnya dilupakan setelah bertahun-tahun memberikan jasa.(*)
