BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama PTPN I Regional 2 memperkuat kebijakan mitigasi bencana berbasis pemulihan lingkungan melalui program penanaman teh dan pohon pelindung di Kebun Malabar, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Program ini menargetkan pemulihan lahan seluas 1.300 hektare, dengan tahap awal penanaman dilakukan pada area 40 hektare.
Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi menegaskan bahwa penataan ulang kawasan perkebunan negara merupakan bagian dari strategi kebijakan lingkungan untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi, seperti longsor dan banjir bandang, yang kerap dipicu oleh degradasi lahan di wilayah hulu.
“Penanaman pohon ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi langkah kebijakan untuk menjaga daya dukung lingkungan. Jika lahan rusak, bencana akan datang. Jawa Barat harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan agar terhindar dari bencana alam,” ujar Dedy Mulyadi saat memimpin penanaman di areal PTPN I Regional 2, Kebun Malabar, Selasa (16/12/2025).
Menurut Dedy, sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN pengelola lahan menjadi kunci dalam menjaga kawasan strategis lingkungan hidup, khususnya perkebunan yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan daerah tangkapan air.
“Pemerintah daerah, PTPN, dan Perhutani harus satu kebijakan: menjaga alam Pasundan. Ini bukan hanya kepentingan ekonomi, tetapi kepentingan keselamatan publik,” tegasnya.
Program penanaman kembali ini menjadi respons kebijakan atas kerusakan tanaman teh yang terjadi sebelumnya di Kebun Malabar. PTPN I Regional 2 mengambil langkah cepat melalui rehabilitasi lahan secara terukur untuk memastikan fungsi produksi dan fungsi ekologis kawasan tetap berjalan seimbang.
Langkah tersebut sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan prinsip pengelolaan aset negara yang bertanggung jawab, di mana perkebunan negara tidak hanya dinilai dari produktivitas ekonomi, tetapi juga dari kontribusinya dalam pengurangan risiko bencana.
“Ini aset negara yang harus dikelola dengan perspektif kebijakan lingkungan. Tanaman teh dan pohon pelindung harus tumbuh baik agar fungsi ekologis kawasan hulu tetap terjaga,” kata Dedy.
Region Head PTPN I Regional 2, Desmanto, menyatakan bahwa program penanaman kembali ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola perkebunan yang menempatkan mitigasi bencana dan kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama agrobisnis.
“Peristiwa perusakan lahan justru menjadi momentum evaluasi dan perbaikan menyeluruh kultur agronomi kami. Dari pemilihan bibit, tata kelola lahan, hingga penerapan teknologi perkebunan modern, semuanya diarahkan pada keberlanjutan dan perlindungan lingkungan,” ujar Desmanto.
Ia menambahkan, dengan penataan ulang tersebut, kawasan Kebun Malabar diharapkan tidak hanya kembali produktif secara ekonomi, tetapi juga berfungsi optimal sebagai kawasan penyangga lingkungan Jawa Barat.
Dukungan lintas sektor juga menguatkan agenda mitigasi bencana ini. Kegiatan penanaman dihadiri Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, Bupati Bandung Dadang Supriatna, jajaran Polri, perangkat daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung, serta komunitas lingkungan.
Menurut Desmanto, keterlibatan TNI dan pemerintah daerah mencerminkan pendekatan kebijakan yang holistik dalam menjaga aset negara dan kawasan strategis lingkungan hidup.
“Menjaga perkebunan negara bukan semata urusan bisnis, tetapi bagian dari kebijakan mitigasi bencana dan perlindungan ekologi. Sinergi ini menunjukkan negara hadir menjaga keseimbangan hidup yang harmonis dengan alam,” katanya.
Melalui program ini, Pemprov Jawa Barat dan PTPN I menegaskan bahwa pengelolaan perkebunan negara harus menjadi instrumen kebijakan publik dalam menghadapi ancaman krisis lingkungan dan bencana alam yang kian meningkat. (*)
