LAMPUNG, Selasa 1 September 2026 — Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar kembali menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah Provinsi Lampung. Kondisi tersebut mendapat perhatian karena antrean tidak hanya menyita waktu masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi pangan, transportasi, logistik, aktivitas industri hingga kelancaran arus lalu lintas.
Di sejumlah SPBU, termasuk kawasan Jalan Imam Bonjol–Segala Mider dan sekitarnya, antrean kendaraan pengguna solar terlihat memanjang. Kondisi serupa sebelumnya juga telah mendapat sorotan karena antrean solar di sejumlah wilayah Lampung dilaporkan terjadi berulang.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai kecukupan pasokan dan kuota solar di Lampung. Namun, persoalan ini perlu dikaji secara objektif dengan membandingkan kebutuhan riil, alokasi kuota, realisasi penyaluran, distribusi dari terminal/depo ke SPBU, kapasitas pelayanan SPBU, serta pola konsumsi masyarakat.
Indra: Masyarakat Sudah Lelah Mengantre
Salah seorang masyarakat, Indra, mengaku prihatin melihat panjangnya antrean solar.
«“Kami sebagai masyarakat sangat mengeluhkan antrean solar yang panjang. Waktu banyak terbuang hanya untuk mendapatkan BBM. Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, tentu dampaknya akan dirasakan masyarakat luas, terutama sopir angkutan dan kendaraan yang memang membutuhkan solar untuk bekerja,” ujar Indra.»
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah antrean di SPBU.
«“Kalau truk terlambat berangkat, barang juga terlambat sampai. Kalau bus atau angkutan umum kesulitan mendapatkan solar, masyarakat juga yang terkena dampaknya. Pemerintah harus melihat persoalan ini sebagai masalah distribusi dan pelayanan publik,” katanya.»
Indra meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh dan tidak hanya memberikan penjelasan mengenai ketersediaan BBM.
«“Kami berharap ada progres yang nyata. Kalau memang kuotanya kurang, tolong dikaji dan diperjuangkan penambahannya. Kalau masalahnya distribusi, perbaiki distribusinya. Kalau ada penyalahgunaan, lakukan pengawasan dan penindakan. Masyarakat membutuhkan solusi, bukan antrean yang terus berulang,” tegasnya.»
Kajian Teknis: Kuota Harus Dibandingkan dengan Kebutuhan Riil
Secara teknis, panjangnya antrean tidak serta-merta membuktikan bahwa kuota solar secara keseluruhan mengalami kekurangan. Pemerintah perlu memeriksa sedikitnya enam indikator utama:
1. Kebutuhan riil masyarakat dan sektor usaha.
2. Kuota yang dialokasikan untuk Lampung.
3. Realisasi penyaluran setiap periode.
4. Kapasitas dan jadwal pasokan masing-masing SPBU.
5. Jumlah kendaraan pengguna solar serta pola konsumsinya.
6. Ketepatan sasaran dan potensi penyalahgunaan BBM subsidi.
Jika kebutuhan riil memang lebih tinggi secara konsisten dibandingkan alokasi yang tersedia, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan mempertimbangkan penyesuaian kuota berdasarkan data lapangan.
Sebaliknya, apabila kuota dinilai mencukupi tetapi antrean tetap terjadi di titik tertentu, persoalan dapat mengarah pada aspek distribusi, kapasitas SPBU, pola pembelian, atau ketidakseimbangan pasokan antarwilayah.
Distribusi Pangan Berpotensi Terganggu
Dampak antrean solar tidak berhenti di SPBU. Kendaraan pengangkut bahan pangan dan kebutuhan pokok membutuhkan BBM agar distribusi dari sentra produksi menuju pasar berjalan tepat waktu.
Semakin lama kendaraan mengantre, semakin berkurang waktu operasional kendaraan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya angkutan dan menghambat pengiriman berbagai komoditas.
Jika berlangsung berkepanjangan, dampaknya dapat merembet pada distribusi beras, sayuran, buah-buahan, hasil perkebunan, bahan pokok, barang industri, dan kebutuhan masyarakat lainnya.
Transportasi Umum dan Kemacetan Ikut Terpengaruh
Bus dan kendaraan angkutan umum yang menggunakan solar juga membutuhkan kepastian pasokan agar dapat beroperasi sesuai jadwal.
Selain itu, antrean yang memanjang hingga badan jalan dapat menimbulkan kemacetan lokal dan mengganggu pengguna jalan lainnya.
Kendaraan besar seperti truk yang menunggu dalam jumlah banyak di sekitar SPBU dapat mengurangi kapasitas jalan dan meningkatkan risiko gangguan lalu lintas.
Solar Industri Jangan Sampai Ikut Terdampak
Persoalan BBM juga perlu dilihat dari sisi solar industri. Meskipun solar industri berbeda dengan BBM subsidi, kelancaran pasokan bahan bakar diesel tetap penting bagi sektor-sektor yang menggunakannya.
Solar industri digunakan dalam berbagai kegiatan seperti pabrik, perkebunan, konstruksi, alat berat, kendaraan operasional, pembangkit, pertanian dan logistik.
Apabila pasokan solar industri mengalami tekanan atau gangguan, kegiatan operasional dapat terdampak. Konsekuensinya dapat berupa meningkatnya biaya operasional, terganggunya distribusi bahan baku, keterlambatan pekerjaan, hingga gangguan terhadap proses produksi.
«“Kalau kuota dan pasokan solar tidak segera dievaluasi, jangan sampai dampaknya meluas. Bukan hanya kendaraan masyarakat yang antre, tetapi sektor industri, pabrik, perkebunan, angkutan barang dan kegiatan ekonomi lainnya juga bisa terganggu,” ujar Indra.»
Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan BBM tidak menimbulkan efek domino terhadap rantai pasok ekonomi daerah.
DPR Diminta Tidak Hanya Menyuarakan Keluhan
Masyarakat juga berharap anggota DPR, khususnya wakil rakyat dari Lampung, dapat menjalankan fungsi pengawasan secara konkret.
DPR dapat mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk membuka data mengenai alokasi kuota solar Lampung, realisasi penyaluran, kebutuhan masing-masing wilayah, jumlah SPBU penyalur, tren konsumsi serta kondisi distribusi di lapangan.
Dengan demikian, tuntutan penambahan kuota dapat dibahas berdasarkan data dan kebutuhan riil, bukan sekadar berdasarkan asumsi.
Persoalan antrean solar di Lampung sebelumnya juga telah menjadi perhatian wakil rakyat dan pemerintah daerah.
«“Dewan harus punya progres. Jangan hanya menyuarakan keluhan masyarakat, tetapi harus ada langkah nyata untuk memperjuangkan solusi. Kalau memang kebutuhan solar meningkat dan kuotanya tidak mencukupi, harus ada kajian dan perjuangan untuk menambah kuota,” kata Indra.»
Pemerintah Diminta Serius Menjawab Keluhan Masyarakat
Pada 1 September 2026, harga Solar subsidi/Bio Solar dilaporkan tidak mengalami perubahan dan tetap Rp6.800 per liter. Karena itu, persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dalam konteks ini bukan kenaikan harga Solar subsidi, melainkan ketersediaan, kelancaran distribusi dan panjangnya antrean di lapangan.
Masyarakat berharap pemerintah tidak menunggu sampai persoalan berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.
Pemerintah bersama DPR, Pertamina, BPH Migas dan pemangku kepentingan terkait perlu melakukan evaluasi berbasis data, memperkuat pengawasan serta memastikan distribusi BBM berjalan sesuai kebutuhan.
“Kami hanya ingin BBM tersedia secara wajar dan masyarakat tidak dibuat resah dengan antrean berjam-jam. Pemerintah dan DPR harus duduk bersama, melihat datanya, kemudian mengambil keputusan. Kalau memang perlu penambahan kuota, perjuangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kalau distribusinya yang bermasalah, segera benahi,” pungkas Indra.
Persoalan solar pada akhirnya bukan sekadar persoalan kendaraan mengisi BBM. Di balik satu antrean panjang terdapat sopir yang kehilangan waktu, barang yang berpotensi terlambat dikirim, aktivitas ekonomi yang tertunda, serta masyarakat yang membutuhkan kepastian.
Karena itu, masyarakat menunggu progres nyata pemerintah dan DPR dalam memastikan ketersediaan BBM, memperbaiki distribusi, mengevaluasi kuota, memperkuat pengawasan, sekaligus menjaga agar aktivitas transportasi, pangan, industri dan perekonomian Lampung tetap berjalan.(*).
