BANDAR LAMPUNG, 15 NOVEMBER 2026 – Perkembangan penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang kini turut didalami dalam konteks dugaan tindak pidana makar menjadi perhatian serius masyarakat. Persoalan ini bukan sekadar menyangkut keamanan kepala negara, melainkan juga menyentuh persoalan mendasar mengenai supremasi hukum, demokrasi, akuntabilitas kekuasaan, dan masa depan tata kelola pemerintahan berdasarkan konstitusi.
Menanggapi perkembangan tersebut, Indra Buruh Lampung menyampaikan pandangan bahwa negara harus hadir secara tegas dalam menjaga kehormatan dan kewibawaan institusi negara. Namun, ketegasan tersebut wajib berjalan beriringan dengan proses hukum yang objektif, transparan, profesional, dan tidak dipengaruhi kepentingan politik.
Menurut Indra, marwah negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi juga oleh keberanian negara menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu.
Negara Kuat Bukan Negara yang Antikritik
Dalam perspektif politik ketatanegaraan, dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius apabila terbukti dilakukan secara melawan hukum dan disalahgunakan untuk tujuan tertentu.
Namun, setiap dugaan tindak pidana harus ditempatkan dalam kerangka pembuktian hukum. Jangan sampai kepentingan menjaga stabilitas negara justru menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip demokrasi dan hak konstitusional masyarakat.
Ada tiga prinsip penting yang harus dijaga:
1. Supremasi hukum: Tidak seorang pun berada di atas hukum, baik pejabat, aparat, maupun masyarakat biasa.
2. Akuntabilitas kekuasaan: Setiap penggunaan kewenangan negara harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Demokrasi konstitusional: Kritik, pengawasan, dan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari kehidupan bernegara.
Negara yang kuat bukan negara yang takut terhadap kritik, melainkan negara yang mampu menghadapi perbedaan pendapat dengan kedewasaan konstitusional.
Dugaan Makar Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar Dibangun melalui Opini
Dalam perkembangan terbaru, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada 12 November 2026 menyampaikan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar dalam perkara tersebut. Penyelidikan dilakukan untuk mendalami ada atau tidaknya unsur pidana secara terpisah dari dugaan penyadapan dan akses ilegal.
Pernyataan tersebut penting karena menunjukkan bahwa dugaan makar masih membutuhkan proses pendalaman dan pembuktian tersendiri.
Secara hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana makar, antara lain:
– Pasal 191: Makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
– Pasal 192: Makar dengan maksud menyebabkan wilayah NKRI jatuh ke kekuasaan asing atau memisahkan diri dari NKRI.
– Pasal 193: Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada unsur perbuatan, maksud atau tujuan yang disyaratkan undang-undang, serta alat bukti yang sah.
Dengan demikian, dugaan penyadapan ilegal tidak otomatis dapat disimpulkan sebagai tindak pidana makar. Keduanya memiliki konstruksi hukum dan unsur pembuktian yang harus diperiksa secara cermat.
Jangan Biarkan Hukum Menjadi Alat Pertarungan Politik
Indra Buruh Lampung juga mengingatkan bahwa penegakan hukum harus terbebas dari tekanan kekuasaan, kepentingan kelompok, maupun pertarungan politik.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sementara Pasal 27 ayat (1) menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.
Artinya, hukum tidak boleh digunakan untuk melindungi kepentingan pihak tertentu ataupun menjadi instrumen untuk menekan pihak yang berbeda pandangan.
Aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan fakta, alat bukti, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang akurat agar tidak terjebak dalam spekulasi, provokasi, maupun penghakiman sebelum proses hukum selesai.
Menjaga Presiden, Menjaga Konstitusi, dan Menjaga Rakyat
Persoalan keamanan Presiden merupakan bagian penting dari keamanan dan stabilitas negara. Akan tetapi, perlindungan terhadap kepala negara harus tetap berada dalam koridor konstitusi.
Demokrasi tidak boleh kehilangan ruang kritik. Sebaliknya, kebebasan berpendapat juga harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum.
Indra Buruh Lampung menegaskan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun ambisi politik.
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum benar-benar bekerja, aparat menjalankan kewenangannya secara profesional, dan setiap warga negara memperoleh perlindungan yang sama.
Marwah negara tidak dibangun melalui ketakutan, tetapi melalui keadilan. Kewibawaan pemerintah tidak diukur dari kerasnya pernyataan, melainkan dari tegaknya hukum dan kepercayaan rakyat.
Indonesia membutuhkan ketegasan tanpa kesewenang-wenangan, stabilitas tanpa pembungkaman, serta demokrasi yang tetap berpijak pada konstitusi.(*)
