Opini Publik Oleh: Yulizar R. Husin
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pembangunan dan Hak Asasi Manusia (KPP-HAM)
Indonesia sedang menghadapi persoalan serius dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini memperlihatkan adanya persoalan yang tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan pernyataan normatif, konferensi pers, ataupun janji evaluasi dari pemerintah. Persoalan pangan, lingkungan hidup, distribusi energi, perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum, hingga konflik kepentingan politik telah menjadi rangkaian persoalan yang menuntut pertanggungjawaban negara.
Kita harus berani mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan evaluasi besar terhadap cara negara dikelola. Sebab, persoalan yang muncul bukan lagi sekadar persoalan teknis di lapangan, melainkan menyangkut efektivitas kebijakan, kualitas pengawasan, transparansi penggunaan anggaran, serta keberanian penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang berdampak kepada masyarakat.
Negara tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan legitimasi dari rakyat, tetapi kehilangan tanggung jawab ketika rakyat membutuhkan perlindungan.
KEBIJAKAN PUBLIK JANGAN DIJADIKAN PANGGUNG PENCITRAAN
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu contoh kebijakan nasional yang perlu mendapatkan pengawasan serius. Tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tentu merupakan agenda yang penting. Namun, tujuan baik tidak otomatis membenarkan seluruh proses pelaksanaannya.
Data yang disampaikan dalam berbagai laporan menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG bukan kejadian yang dapat dianggap sepele. Data Kementerian Kesehatan yang dikutip Associated Press mencatat sekitar 50.059 orang terdampak dalam 560 kejadian yang berkaitan dengan MBG sejak program dimulai hingga September 2026.
Angka tersebut seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Bagaimana mungkin program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat justru masih menghadapi persoalan keamanan makanan yang berdampak kepada anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya?
Pemerintah harus berhenti menjadikan besarnya anggaran dan jumlah penerima manfaat sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Keberhasilan kebijakan publik harus diukur berdasarkan manfaat nyata, keamanan, kualitas pelayanan, transparansi, dan pertanggungjawabannya.
Jangan sampai MBG menjadi program besar secara anggaran, tetapi lemah dalam pengawasan. Jangan sampai keselamatan anak-anak dikorbankan demi mengejar target administratif dan keberhasilan yang hanya terlihat dalam laporan.
Negara harus menjelaskan bagaimana mekanisme pengawasan dapur, standar keamanan pangan, proses pengadaan bahan makanan, distribusi anggaran, hingga pertanggungjawaban apabila terjadi kelalaian. Setiap penyimpangan harus diperiksa secara objektif dan ditindak sesuai hukum.
KARHUTLA: SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN?
Persoalan kebakaran hutan dan lahan juga memperlihatkan pekerjaan besar yang belum selesai dalam tata kelola lingkungan hidup Indonesia.
Data BNPB hingga 8 November 2026 mencatat 2.529 titik panas, 976 titik api, serta sekitar 5.335 hektare area terbakar. Bahkan, sekitar 1.925 hektare masih terpantau belum padam.
Pertanyaannya, apakah pengawasan terhadap kawasan hutan dan pemegang izin pengelolaan lahan telah berjalan sebagaimana mestinya?
Pemerintah tidak boleh hanya sibuk melakukan pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah mengungkap penyebab kebakaran, memeriksa pengelolaan kawasan, mengawasi aktivitas pemegang izin, dan memastikan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dimintai pertanggungjawaban.
Kita juga harus menghindari praktik penegakan hukum yang hanya menyasar masyarakat kecil, sementara dugaan pelanggaran oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses terhadap kekuasaan tidak ditangani secara transparan.
Lingkungan hidup bukan komoditas yang dapat dikorbankan untuk kepentingan ekonomi segelintir pihak. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terlindungi.
DUGAAN PENYADAPAN ILEGAL: KETIKA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DIPERTARUHKAN
Perhatian publik juga tertuju pada perkara dugaan penyadapan ilegal yang tengah ditangani kepolisian.
Perkembangan perkara ini semakin serius setelah Kapolri mengungkap bahwa daftar sasaran dugaan penyadapan mencakup berbagai kalangan, termasuk pejabat negara, tokoh politik, lembaga pemerintahan, aktivis, hingga mahasiswa. Kepolisian juga telah mengumumkan penetapan sejumlah tersangka dan proses penyidikan masih berlangsung.
Persoalan ini tidak boleh direduksi menjadi konflik internal institusi atau sekadar pertarungan kepentingan antarelite. Apabila terbukti terjadi penyadapan tanpa dasar kewenangan dan prosedur hukum yang sah, maka hal tersebut merupakan persoalan serius yang menyangkut hak privasi, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia.
Kita harus mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan, siapa yang memiliki akses, bagaimana kewenangan tersebut digunakan, serta apakah terdapat penyalahgunaan fasilitas dan sistem elektronik negara.
Jangan sampai perangkat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum justru disalahgunakan menjadi alat pengawasan terhadap pihak-pihak tertentu.
KPP-HAM memandang bahwa pengusutan perkara ini harus dilakukan secara terbuka, independen, dan menyeluruh. Tidak boleh ada perlindungan berdasarkan jabatan, pangkat, ataupun kedekatan dengan kekuasaan. Seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
BBM LANGKA: RAKYAT TIDAK BISA HIDUP DARI PERNYATAAN BAHWA STOK NASIONAL AMAN
Persoalan berikutnya adalah kelangkaan dan gangguan distribusi bahan bakar minyak di sejumlah daerah.
Ombudsman RI pada Oktober 2026 mencatat adanya kekosongan stok di sejumlah SPBU yang tersebar di enam provinsi. Antrean panjang juga ditemukan di 17 provinsi, termasuk Lampung.
Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan distribusi BBM bukan sekadar persoalan lokal yang dapat diselesaikan dengan imbauan agar masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan.
Pemerintah dan pihak terkait harus mengevaluasi perencanaan kebutuhan, kecukupan kuota, distribusi, pengawasan penyaluran, serta potensi penyimpangan dalam rantai pasok.
Masyarakat tidak membutuhkan penjelasan panjang bahwa stok nasional tersedia apabila kenyataannya mereka harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
Khusus untuk Lampung, temuan kekosongan stok tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan instansi terkait. BBM menyangkut mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, distribusi barang, dan kebutuhan sehari-hari.
Jangan sampai masyarakat terus diminta bersabar menghadapi persoalan yang seharusnya dapat diantisipasi melalui sistem pengelolaan dan pengawasan yang baik.
DINAMIKA GIBRAN DAN PERTARUNGAN KEPENTINGAN POLITIK
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Indonesia kembali dihadapkan pada dinamika politik nasional setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden dan MPR RI pada 12 November 2026.
Peristiwa ini tentu menjadi perhatian besar karena menyangkut keberlangsungan pemerintahan dan mekanisme ketatanegaraan. Publik berhak mengetahui alasan, latar belakang, serta konsekuensi konstitusional dari keputusan tersebut.
Saya berpandangan bahwa peristiwa sebesar ini tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan pergantian pejabat. Kita perlu melihatnya dalam konteks hubungan antarkekuatan politik, stabilitas pemerintahan, dan dinamika kepentingan yang berkembang di tingkat elite.
Bukan tidak mungkin berbagai peristiwa politik yang terjadi saling berkaitan dengan kepentingan kelompok tertentu. Namun, dugaan adanya upaya untuk menjatuhkan atau mengubah konfigurasi kekuasaan harus dibuktikan melalui fakta, bukan sekadar asumsi.
Yang perlu menjadi perhatian adalah jangan sampai persoalan hukum dan konstitusi dijadikan instrumen untuk kepentingan politik praktis. Penegakan hukum harus berdiri independen, tidak boleh menjadi alat untuk melindungi kelompok tertentu maupun menyingkirkan pihak yang dianggap berseberangan.
Kita juga perlu mempertanyakan mengapa stabilitas pemerintahan begitu rentan terhadap dinamika kepentingan elite. Apakah karena sistem politik kita terlalu bergantung pada kompromi partai politik?
Persoalan ini membawa kita pada satu masalah yang lebih mendasar, yaitu dominasi partai politik dalam penyelenggaraan negara.
PARTAI POLITIK DAN PERSOALAN KEDAULATAN RAKYAT
Partai politik dalam sistem demokrasi seharusnya menjadi sarana pendidikan politik, penyaluran aspirasi, rekrutmen kepemimpinan, dan penguatan partisipasi masyarakat.
Namun, dalam praktiknya, publik berulang kali dihadapkan pada pertanyaan mengenai sejauh mana keputusan pejabat publik benar-benar didasarkan pada kepentingan rakyat dan sejauh mana keputusan tersebut dipengaruhi kepentingan organisasi politik yang mendukungnya.
Kita tidak boleh menutup mata terhadap persoalan transaksi politik, kompromi kekuasaan, kepentingan koalisi, dan pengaruh elite partai dalam pengambilan keputusan negara.
Jabatan publik bukan milik partai politik. Mandat seorang pejabat berasal dari konstitusi dan, dalam mekanisme demokrasi, dari rakyat. Oleh karena itu, tidak boleh ada loyalitas organisasi yang ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan negara dan tanggung jawab konstitusional.
Partai politik tidak boleh merasa memiliki negara hanya karena berhasil memenangkan kontestasi pemilu.
Atas dasar itu, saya memandang bahwa Indonesia membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kepartaian. Bahkan, gagasan pembubaran partai politik sebagai kritik terhadap praktik dan struktur kekuasaan yang dinilai bermasalah patut menjadi bagian dari diskusi akademis dan publik yang terbuka.
Tentu, gagasan tersebut bukan berarti seluruh partai politik dapat dibubarkan hanya karena ketidakpuasan masyarakat. Konstitusi telah memberikan mekanisme tersendiri. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menempatkan kewenangan memutus pembubaran partai politik pada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi, permohonan tersebut diajukan oleh pemerintah dengan alasan yang ditentukan hukum.
Justru di sinilah letak persoalannya: bagaimana masyarakat dapat memastikan bahwa mekanisme hukum dan politik benar-benar bekerja untuk kepentingan demokrasi, bukan justru melindungi kepentingan kekuasaan?
Apabila sistem kepartaian terus menghasilkan persoalan yang sama, maka reformasi terhadap sistem tersebut harus menjadi agenda nasional. Evaluasi harus mencakup pendanaan partai, rekrutmen politik, transparansi keputusan, akuntabilitas kader yang menduduki jabatan publik, hingga mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan partai.
Kita tidak boleh membiarkan kritik terhadap partai politik dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi. Sebaliknya, partai politik justru harus membuktikan bahwa keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi demokrasi.
Demokrasi tidak boleh menjadi tameng bagi kepentingan elite untuk mempertahankan kekuasaan tanpa pertanggungjawaban.
RAKYAT PERNAH MENGUBAH SEJARAH, DAN RAKYAT BERHAK MENUNTUT PERUBAHAN KEMBALI
Kita pernah mengalami sejarah besar pada 1998. Gelombang Reformasi menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat memiliki kekuatan dalam mendorong perubahan terhadap penyelenggaraan negara.
Sejarah tersebut tidak harus dimaknai sebagai ajakan untuk mengulangi setiap peristiwa masa lalu. Namun, ada satu pelajaran penting yang tidak boleh dilupakan: kekuasaan dalam negara demokrasi tidak boleh berjalan tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban.
Rakyat memiliki hak konstitusional untuk berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat, melakukan pengawasan, serta menuntut perubahan melalui mekanisme yang sah dan demokratis.
Sudah saatnya masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen bangsa membangun kesadaran bersama untuk mengawasi penyelenggaraan negara.
Kita membutuhkan gerakan kesadaran konstitusional, bukan gerakan yang dibangun atas kebencian. Kita membutuhkan tekanan publik yang berbasis fakta, bukan tindakan anarkis. Kita membutuhkan perubahan sistemik, bukan sekadar pergantian orang-orang yang menduduki jabatan.
Pemerintah harus membuka ruang kritik. DPR harus menjalankan fungsi pengawasan secara sungguh-sungguh. Aparat penegak hukum harus bekerja tanpa intervensi kepentingan. Partai politik harus bersedia dievaluasi. Dan seluruh penyelenggara negara harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah, bukan hak istimewa.
NEGARA BUKAN MILIK ELITE POLITIK
Sebagai Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pembangunan dan Hak Asasi Manusia, saya menegaskan bahwa seluruh persoalan tersebut harus menjadi momentum evaluasi nasional terhadap kualitas penyelenggaraan negara.
Kita tidak boleh terus-menerus disibukkan dengan pertarungan siapa yang akan menduduki jabatan, siapa yang akan mundur, siapa yang akan naik, dan siapa yang akan memperoleh keuntungan politik. Sementara itu, persoalan mendasar masyarakat mengenai kesejahteraan, keadilan, lingkungan hidup, keamanan, dan perlindungan hak asasi manusia justru membutuhkan penyelesaian nyata.
Pergantian pejabat tidak akan menyelesaikan persoalan apabila sistemnya tetap sama. Pergantian pemerintahan tidak akan membawa perubahan apabila praktik penyalahgunaan kewenangan, transaksi politik, dan lemahnya pertanggungjawaban terus dipelihara.
Jangan hanya mempertanyakan siapa yang sedang berkuasa. Pertanyakan pula siapa yang sesungguhnya mengendalikan kekuasaan dan kepada siapa kekuasaan itu dipertanggungjawabkan.
Indonesia tidak dibangun untuk kepentingan partai politik. Indonesia tidak dibangun untuk kepentingan kelompok elite. Indonesia juga tidak dibangun untuk menjadi panggung perebutan kekuasaan tanpa akhir.
Negara ini dibangun untuk melindungi seluruh rakyat, menjamin keadilan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat konstitusi.
Oleh karena itu, sudah saatnya seluruh elemen bangsa berani menuntut pembenahan menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan negara, termasuk sistem kepartaian dan mekanisme pengawasan kekuasaan.
Jangan sampai demokrasi hanya menjadi alat untuk memperoleh kekuasaan, sementara rakyat hanya menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan tersebut.
Karena pada akhirnya, negara ini bukan milik mereka yang sedang berkuasa. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia.
