BANDAR LAMPUNG – Ada yang perlu dijawab secara terbuka di balik aktivitas pengerukan kawasan Gunung Kucing, Bandar Lampung. Ketika pembangunan terus dikaitkan dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang memastikan keselamatan lingkungan dan masyarakat tidak menjadi korban dari perubahan bentang alam?(15/11/2026)
Kawasan Gunung Kucing kini menjadi perhatian setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung melakukan penghentian sementara aktivitas pembukaan lahan proyek perumahan Angkasa Land pada 2 November 2026.
Tindakan tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, DLH menemukan sejumlah persoalan, mulai dari pengerukan dan pengurukan tebing curam, belum memadainya bangunan pengaman tebing dan drainase, hingga material tanah yang terbawa air hujan dan meluber ke Jalan Imam Bonjol.
Temuan ini seharusnya menjadi peringatan serius bahwa pembangunan di kawasan perbukitan tidak boleh dilakukan tanpa memperhitungkan risiko ekologis dan keselamatan masyarakat.
Bukan Sekadar Cut and Fill, Dugaan Galian C Perlu Diperiksa
Persoalan Gunung Kucing tidak cukup hanya dilihat dari kegiatan pemotongan dan pengurukan tanah atau cut and fill.
Publik juga membutuhkan kejelasan mengenai asal-usul, pemanfaatan, serta distribusi material hasil pengerukan yang keluar dari kawasan proyek.
Apakah material tersebut hanya dipindahkan untuk kebutuhan penataan lahan proyek? Apakah terdapat kegiatan pengambilan dan penjualan material yang masuk kategori usaha pertambangan? Apakah seluruh aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan perizinan dan ketentuan yang berlaku?
Pertanyaan tersebut penting karena kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau yang selama ini dikenal masyarakat sebagai Galian C memiliki ketentuan perizinan tersendiri.
Namun, perlu ditegaskan bahwa kegiatan cut and fill tidak otomatis merupakan pertambangan ilegal. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran harus berdasarkan pemeriksaan jenis kegiatan, tujuan pengambilan material, dokumen perizinan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, Dinas ESDM Provinsi Lampung perlu memberikan penjelasan transparan mengenai hasil pemeriksaan terhadap aspek pertambangan di kawasan tersebut.
Sudah Disegel, Mengapa Aktivitas Masih Menjadi Pertanyaan?
Persoalan semakin menarik perhatian setelah muncul laporan pemantauan WALHI Lampung pada 3 November 2026 yang menyebut masih ditemukan aktivitas perusahaan di sekitar lokasi pembangunan setelah penghentian sementara oleh DLH.
Informasi tersebut kemudian menjadi sorotan publik dan memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan pemerintah.
Bahkan pada 11 November 2026, warga Kelurahan Gunung Agung dikabarkan menggelar aksi menyampaikan keberatan terhadap aktivitas proyek dan meminta penghentian pengerukan serta pembenahan jalan dan drainase.
Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan Gunung Kucing bukan lagi sekadar urusan teknis pembangunan. Ada persoalan kepercayaan masyarakat, kepastian penegakan aturan, dan kebutuhan akan jaminan keselamatan lingkungan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap instruksi penghentian sementara benar-benar dipatuhi dan tidak hanya berhenti pada pemasangan plang di pintu masuk proyek.
Ancaman Lingkungan Tidak Boleh Menunggu Korban
Perubahan kontur kawasan perbukitan tanpa sistem pengamanan yang memadai berpotensi menimbulkan dampak serius.
Beberapa risiko yang perlu dikaji secara ilmiah antara lain:
– Erosi dan longsoran tanah akibat perubahan struktur lereng.
– Limpasan air hujan yang membawa material tanah ke jalan dan permukiman.
– Penyempitan atau terganggunya aliran sungai dan drainase.
– Pendangkalan saluran akibat sedimentasi.
– Berkurangnya fungsi resapan air di kawasan perbukitan.
– Meningkatnya risiko genangan dan banjir di wilayah sekitar.
Apalagi ketika curah hujan meningkat, sistem drainase dan pengamanan lereng menjadi faktor yang sangat menentukan.
Kajian lingkungan tidak boleh hanya menjadi kelengkapan dokumen administratif. Pelaksanaannya harus dapat dibuktikan melalui kondisi nyata di lapangan.
Lima Pertanyaan yang Menunggu Jawaban Pemerintah
Untuk memastikan persoalan Gunung Kucing ditangani secara transparan, ada lima hal penting yang patut dijawab oleh instansi terkait:
1. DLH Provinsi Lampung: Bagaimana perkembangan hasil pemeriksaan dan penegakan hukum lingkungan setelah penghentian sementara dilakukan?
2. Dinas ESDM Provinsi Lampung: Apakah aktivitas pengambilan dan pengangkutan material di lokasi telah memenuhi ketentuan perizinan pertambangan apabila kegiatan tersebut masuk kategori usaha pertambangan?
3. Pemerintah Kota Bandar Lampung: Bagaimana hasil evaluasi kesesuaian tata ruang, drainase, aliran sungai, serta keselamatan kawasan?
4. Pihak pengembang: Bagaimana penjelasan mengenai kegiatan pengerukan, pemanfaatan material hasil galian, dan langkah pemulihan lingkungan?
5. Aparat penegak hukum: Apakah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk tuduhan kepada pihak tertentu, melainkan bagian dari kepentingan publik untuk memperoleh kepastian informasi.
Investasi Penting, Tetapi Keselamatan Lingkungan Lebih Utama
Pembangunan perumahan dan investasi tentu memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah. Namun, kepentingan ekonomi tidak boleh mengabaikan ketentuan perlindungan lingkungan hidup.
Pihak pengembang memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kegiatan sesuai perizinan dan kewajiban pengelolaan lingkungan. Sementara itu, pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengawasan serta penegakan aturan sesuai ketentuan.
Masyarakat pun berhak mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, dan terbebas dari risiko akibat aktivitas pembangunan yang tidak terkendali.
Gunung Kucing bukan hanya persoalan bukit yang dikeruk. Ini adalah ujian bagi pengawasan pemerintah, kepatuhan pelaku usaha, dan komitmen bersama dalam menjaga lingkungan hidup.
Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah terjadi longsor, banjir, kerusakan lingkungan yang lebih luas, atau jatuhnya korban jiwa.
Pembangunan boleh berjalan, investasi boleh berkembang, tetapi aturan tidak boleh ditinggalkan dan keselamatan masyarakat tidak boleh dipertaruhkan. (indra)
