BANDAR LAMPUNG– Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (KM Itera) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah sekaligus mengungkapkan kepedulian terhadap persoalan kebencanaan, tata kelola ekonomi, demokrasi, pemberantasan korupsi, serta pemenuhan hak dasar masyarakat.
Massa aksi mulai berkumpul di Tugu Adipura sekitar pukul 12.30 WIB. Para mahasiswa memasang sejumlah banner berisi kritik terhadap pemerintah sebagai bentuk penyampaian aspirasi publik. Aksi tersebut diikuti sekitar 250 hingga 300 mahasiswa.
Koordinator lapangan yang juga Presiden Mahasiswa KM Itera, Kevin Andriano, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan wujud solidaritas dan empati mahasiswa terhadap masyarakat yang terdampak berbagai persoalan, terutama bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir.
Lima Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, KM Itera menyampaikan lima tuntutan utama, yaitu:
1. Penetapan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional,sebagai upaya mendorong penanganan bencana yang lebih serius dan terkoordinasi.
2. Pembenahan tata kelola ekonomi dan pemulihan kepercayaan publik, guna mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
3. Penghentian penyempitan ruang sipil, termasuk penolakan terhadap militerisme di ranah sipil.
4. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) demi memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan.
5. Pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang merata, agar masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar secara adil.
Kelima tuntutan tersebut mencerminkan perhatian mahasiswa terhadap persoalan lingkungan, tata kelola pemerintahan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat.
Dorong Pemerintah Daerah Menyampaikan Aspirasi ke Pemerintah Pusat
Kevin Andriano mengatakan, salah satu harapan mahasiswa dalam aksi tersebut adalah kehadiran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atau pimpinan daerah Provinsi Lampung untuk bersama-sama menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, mahasiswa mengharapkan adanya respons dan keterlibatan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Ia juga menyayangkan belum adanya tanggapan dari Pemerintah Provinsi Lampung terhadap aspirasi mereka hingga aksi berlangsung.
Mahasiswa menilai persoalan bencana dan berbagai tuntutan yang disuarakan memerlukan perhatian serius serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Aspirasi Publik dan Pentingnya Dialog
Aksi demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilindungi oleh hukum, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyampaian aspirasi secara damai juga menjadi bagian dari kehidupan demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan kritik dan harapan.
Di sisi lain, aspirasi yang disampaikan perlu ditindaklanjuti melalui komunikasi, evaluasi kebijakan, serta langkah nyata sesuai kewenangan masing-masing pihak. Dialog yang terbuka antara mahasiswa dan pemerintah diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persoalan sekaligus merumuskan solusi yang konstruktif.
Pemerintah, masyarakat, dan kalangan mahasiswa memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Setelah menyampaikan aspirasi, massa menutup aksi dengan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka sebelum membubarkan diri sekitar pukul 15.45 WIB.
Aksi KM Itera tersebut menjadi pengingat akan pentingnya keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat, respons yang proporsional dari pemangku kebijakan, serta komitmen bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan melalui mekanisme demokratis, dialog yang konstruktif, dan tindakan nyata demi kepentingan masyarakat luas.(*).
