INDRA BURUH LAMPUNG SOROTI ANTREAN SOLAR DI LAMPUNG: HAK KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAYANAN PUBLIK HARUS DIUTAMAKAN

Foto Ilustrasi Indra Dorong Evaluasi Distribusi BBM Bersubsidi, Solusi Antrean Terukur, dan Koordinasi Lintas Sektoral Menjelang Nataru 2026–2027

LAMPUNG —Persoalan antrean panjang dan keterbatasan akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) jenis Biosolar bersubsidi di sejumlah wilayah Provinsi Lampung kembali menjadi perhatian. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan evaluasi menyeluruh, bukan hanya melalui penambahan kuota, tetapi juga pembenahan tata kelola distribusi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan pengawasan.

Menanggapi persoalan tersebut, Indra Buruh Lampung mendorong pemerintah agar menghadirkan langkah penyelesaian yang konkret, terukur, dan berkelanjutan. Menurutnya, antrean panjang BBM bersubsidi bukan sekadar persoalan teknis di SPBU, melainkan berkaitan dengan efektivitas kebijakan distribusi energi, kepentingan ekonomi masyarakat, serta pemenuhan hak konsumen.

“Persoalan antrean Solar bersubsidi jangan terus menjadi masalah berulang. Pemerintah perlu melakukan kajian secara menyeluruh terhadap kebutuhan riil masyarakat, kecukupan kuota, pola distribusi, dan kualitas pelayanan. Penambahan kuota penting, tetapi harus dipastikan mampu menjawab persoalan yang terjadi di lapangan,” ujar Indra.

Distribusi BBM Bersubsidi Perlu Dievaluasi Secara Menyeluruh

Indra menilai, pemerintah bersama BPH Migas dan Pertamina perlu melakukan evaluasi terhadap kesesuaian alokasi Biosolar dengan kebutuhan transportasi, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi masyarakat di Provinsi Lampung.

Evaluasi tersebut juga perlu mencakup realisasi penyaluran, kapasitas pelayanan SPBU, efektivitas sistem verifikasi konsumen, dan pengawasan terhadap potensi penyimpangan distribusi.

Menurutnya, kebijakan subsidi harus memastikan masyarakat yang memenuhi persyaratan memperoleh akses sesuai ketentuan. Apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan, penanganannya harus dilakukan melalui pemeriksaan yang profesional dan berdasarkan bukti.

“Jangan sampai masyarakat yang berhak justru mengalami kesulitan memperoleh BBM, sementara persoalan distribusi tidak dievaluasi secara menyeluruh. Pengawasan harus diperkuat, tetapi pelayanan kepada masyarakat juga harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

UU Perlindungan Konsumen Menjadi Landasan Evaluasi Pelayanan

Indra juga mengingatkan bahwa persoalan pelayanan BBM memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Pasal 4, undang-undang tersebut mengatur hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh pelayanan yang benar dan tidak diskriminatif.

Selanjutnya, Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dan memberikan informasi yang benar, jelas, serta jujur kepada konsumen.

Sementara Pasal 19 mengatur tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan sesuai ketentuan hukum.

Dalam konteks tersebut, Indra menekankan pentingnya transparansi informasi mengenai ketersediaan BBM, mekanisme pelayanan, serta saluran pengaduan yang dapat diakses masyarakat.

“Hak konsumen harus dihormati. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai pelayanan dan ketersediaan BBM. Apabila terdapat kerugian konsumen akibat tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, harus ada mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh secara jelas,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa antrean panjang tidak otomatis merupakan pelanggaran UU Perlindungan Konsumen. Penilaiannya harus didasarkan pada fakta, bentuk pelayanan, kewajiban para pihak, serta unsur kerugian yang dapat dibuktikan.

Pelayanan Publik Harus Mengutamakan Kepastian dan Akuntabilitas

Selain perlindungan konsumen, Indra menyoroti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pasal 4 mengatur asas penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 15 juga mengatur kewajiban penyelenggara pelayanan publik, termasuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan serta menyediakan sarana pengelolaan pengaduan masyarakat.

Menurut Indra, prinsip-prinsip tersebut harus tercermin dalam fungsi pemerintah sebagai regulator, pembina, koordinator, dan pengawas sesuai kewenangannya.

“Pemerintah harus hadir melalui kebijakan dan koordinasi yang memberikan kepastian bagi masyarakat. Ketika muncul persoalan pelayanan yang berdampak luas, diperlukan evaluasi, keterbukaan informasi, serta tindak lanjut yang jelas. Aspirasi masyarakat seharusnya menjadi bahan perbaikan kebijakan,” katanya.

Pemprov Lampung Didorong Siapkan Program Antrean dan Perkuat Pengawasan

Indra secara khusus mendorong Pemerintah Provinsi Lampung agar tidak hanya mengandalkan langkah pengawasan sesaat, tetapi memiliki program penanganan antrean BBM bersubsidi yang terencana.

Beberapa langkah yang dinilai perlu dipertimbangkan meliputi pemetaan SPBU dengan antrean tertinggi, evaluasi pola pasokan, peningkatan kapasitas pelayanan, pengaturan jalur antrean, serta pembentukan mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif.

Ia juga mendorong evaluasi kemungkinan penyesuaian jam operasional SPBU, termasuk pelayanan 24 jam pada lokasi yang memiliki kebutuhan tinggi dan memenuhi persyaratan teknis maupun operasional.

Menurutnya, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pertamina, BPH Migas, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, dan Dinas Perhubungan perlu diperkuat agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Menjelang Nataru, Antisipasi Harus Dilakukan Sejak Dini

Menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Indra mengingatkan pentingnya kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat dan kebutuhan energi.

Lampung memiliki posisi strategis sebagai jalur pergerakan kendaraan dan distribusi logistik di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, kepastian pasokan dan kelancaran pelayanan BBM perlu menjadi bagian dari agenda koordinasi lintas sektoral.

Pemetaan SPBU rawan antrean, pemantauan stok, kesiapan distribusi, pengaturan lalu lintas, serta mekanisme respons cepat perlu dipersiapkan sebelum memasuki puncak mobilitas masyarakat.

“Jangan menunggu antrean semakin panjang baru dilakukan penanganan. Persiapan Nataru harus dimulai sejak dini. Pemerintah perlu memiliki langkah antisipasi yang jelas agar distribusi energi dan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

Kritik Kebijakan sebagai Bentuk Kepedulian terhadap Kepentingan Masyarakat

Indra menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari kepedulian terhadap persoalan publik yang berdampak pada pekerja, pengemudi angkutan, petani, pelaku usaha, dan masyarakat luas.

Ia berharap pemerintah membuka ruang dialog dan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki kebijakan distribusi BBM bersubsidi.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya kuota yang dialokasikan, tetapi juga dari ketepatan sasaran, kelancaran distribusi, kualitas pelayanan, transparansi pengawasan, dan berkurangnya antrean di lapangan.

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi nyata. Subsidi harus tepat sasaran, distribusi harus transparan, pelayanan harus memberikan kepastian, dan pengawasan harus berjalan sesuai hukum. Pemerintah, badan usaha penyalur, serta seluruh pemangku kepentingan perlu menjalankan tanggung jawab masing-masing,” tutup Indra Buruh Lampung.

Pada akhirnya, persoalan BBM bersubsidi bukan hanya menyangkut ketersediaan energi, tetapi juga menyangkut kualitas tata kelola, perlindungan hak konsumen, dan kehadiran pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Evaluasi dan koordinasi yang terukur diharapkan menjadi langkah penting agar persoalan antrean tidak terus berulang, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru 2026–2027.(*).