Perda Pro-Rakyat Lampung 2025: Harapan Baru bagi Petani Singkong dan Penambang Rakyat
Selayang Pandang Oleh: Yulizar R. Husin Direktur Eksekutif KPP HAM Lampung Dengan disahkannya 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Provinsi Lampung pada tahun 2025, kami dari Komite Pemantau Pembangunan dan Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Lampung menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan […]
